Komisi II Akan Dalami Masalah Perlindungan Data Pribadi

02-08-2019 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Arief/rni

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memberikan tanggapan terkait dengan kasus jual-beli data pribadi Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial. Ia mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), negara wajib melindungi kebenaran dan kerahasiaan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang, memang dibuka akses, tetapi akses itu adalah untuk semua level berdasarkan keputusan menteri.

 

“Tetapi kalau kemudian bahwa akses tehadap swasta sudah dilakukan sejak tahun 2015, padahal di situ rujukannya terhadap peraturan pemerintah, peraturan menteri dijadikan rujukan tentu kami akan dalami," ujar Herman  saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

 

Menurut politisi Partai Demokrat itu, perlindungan pada data pribadi penduduk harus dijamin, agar privacy masyarakat terjamin. “Supaya apa, masyarakat tenang dengan data pribadinya, jangan sampai data pribadi kita ada di lembaga mana, yang sesungguhnya tidak ada hubungan langsung," ungkap Herman.

 

KTP memang digunakan sebagai dasar atas keabsahan domisili dan identitas, namun menurut legislator dapil Jawa Barat VIII itu, institusi yang punya perjanjian langsung dengan pemilik data pribadi juga berkewajiban menjaga kerahasiaan.

 

“Kemudian untuk keperluan lain yang sifatnya individu tentu itu atas kesadaran, dan perjanjian antar individu. Tetapi kalau kemudian secara kolektif bahwa data itu diakses tanpa pemberitahuan dan dasar hukum yang kuat, serta aksesnya terbatas pada kebutuhan yang itu betul-betul dibutuhkan institusi negara atau badan hukum Indonesia yang membutuhkan verifikasi," jelas Herman. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Rampungkan ‘Fit and Proper Test’ Calon Anggota Ombudsman RI
28-01-2021 / KOMISI II
Komisi II DPR RI telah merampungkan fit and proper testterhadap 18 calon Anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 pada tanggal 26...
Komisi II DPR Undang YLKI Bahas Calon Anggota Ombudsman
25-01-2021 / KOMISI II
Komisi II DPR RI mengundang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Pemerhati Pelayanan Publik, dalam rangka meminta masukan-masukan terhadap calon...
Komisi II Dukung adanya Daerah Otonom Baru jika Pemerintah Berkenan
25-01-2021 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, Komisi II DPR RI sudah banyak sekali menerima aspirasi dan...
Guspardi: UU Pemilu Masih Relevan
23-01-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai Undang-Undang (UU) Pemilu, UU Pilkada, dan UU Pilpres yang ada saat ini...