Miris Anggaran Vaksin Covid-19 Dipotong

26-06-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin. Foto : Jaka/Man

 

Sangat miris pos anggaran riset untuk menemukan vaksin Corona (Covid-19) harus dipotong. Alokasi anggaran untuk vaksin Covid-19 sebesar Rp 35 miliar dipotong sebesar Rp 1,4 miliar. Pos anggaran tersebut berada di Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) yang kini sedang dibahas di Komisi VII DPR RI.

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin mengungkapkan kekecewaannya itu atas pemotongan anggaran riset untuk vaksin Covid-19. ““Tega-teganya motong anggaran riset corona. Sudah kecil dipotong pula. Padahal, itu sangat penting,” tegas Alex dalam rapat dengan Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi, Jumat (26/6/2020), yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Parwoto.

 

Kemenristek memang mendapat mandat riset untuk menemukan vaksin Covid-19. Namun, profil anggarannya tak ideal untuk melakukan riset. "Saya sangat miris melihat profil anggarannya. Tega-teģanya yang motong ini. Sudah kecil dipotong pula. Padahal Riset itu sangat penting untuk 270 juta rakyat Indonesia," keluh politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

 

Dalam kondisi refocussing anggaran RAPBN 2021, mungkin pos-pos anggaran di kementerian lain yang tidak penting bisa dialihkan ke dana riset. Apalagi ini riset untuk vaksin corona. Secara keseluruhan, anggaran Kemenristek sendiri sebesar Rp 2,7 triliun. Kemudian mendapat pemotongan hampir Rp 1 triliun.

 

“Harusnya Ristek mendapat tambahan anggaran. Sadis sekali, siapa yang motong ini? Sampai hati memotong Rp 1,4 miliar. Ristek sedang mati-matian menemukan vaksin untuk kita semua. Nanti kalau vaksin itu ditemukan yang motong anggaran ini jangan dikasih," imbuh mantan Gubernur Sumatera Selatan ini. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Beniyanto: Dana KUR Sebesar 300 Triliun Diharapkan Terserap Maksimal
05-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025 menjadi Rp 300 triliun, lebih besar...
Komisi VII Undang Pakar Bahas RUU Kepariwisataan
05-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VII DPR RI mengundang para pakar dan akademisi untuk terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang...
Revisi UU Kepariwisataan Harus Adaptif Terhadap Tantangan Global
04-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti Revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang tengah dibahas. Ia menekankan pentingnya...
Komisi VII Kembali Bahas UU Kepariwisataan dengan Pemerintah
04-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI kembali membahas rancangan undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009...