Komisi VIII Pastikan Deteksi dan Penanganan Bencana Alam di Majalengka Berjalan Baik

28-01-2021 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI meninjau lokasi bencana alam tanah longsor di Desa Sidamukti, Kecamatan Munjul, Majalengka, Rabu (27/1/2021). Foto: Ist/nvl

 

Komisi VIII DPR RI meninjau lokasi bencana alam tanah longsor di Desa Sidamukti, Kecamatan Munjul, Majalengka, Rabu (27/1/2021). Rangkaian Kunjungan tersebut diawali pertemuan dengan Bupati Majalengka Karna Sobahi, beserta perwakilan Kementerian Sosial, BNPB dan Dinas terkait di Pendopo Gedung Negara Kabupaten Majalengka.

 

Saat pertemuan berlangsung, Anggota DPR RI Nurhasan Zaidi mengungkapkan kunjungan kerja dilakukan untuk memastikan deteksi dan penanganan bencana sudah berjalan dengan baik. "Kita ingin meninjau langsung ke lapangan dan memastikan sejauh mana kesiapan Pemkab Majalengka dalam mitigasi dan penanganan bencana alam di Kabupaten Majalengka, khususnya bencana pergerakan tanah ini," katanya. 

 

Politisi Fraksi PKS ini juga menyampaikan kekhawatirannya akan potensi pergeseran tanah di wilayah Majalengka. Mengingat, intensitas hujan yang masih tinggi. "Kita sudah baca kajian ahli geologi dari Kementerian ESDM, Majalengka terutama di daerah selatan punya kontur tanah yang sangat rawan terjadi bencana pergerakan tanah. Hampir 80 persen wilayahnya berpotensi mengalami pergeseran, sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

 

Nurhasan menegaskan bahwa dengan tumbuh pesatnya pembangunan proyek-proyek nasional di Majalengka, seperti Bandara BIJB, Tol Cisumdawu, Aerocity dan lainnya, akan membawa Majalengka menjadi kota besar. Namun, diharapkan ada upaya mitigasi dan antisipasi potensi bencana harus serius tertangani.

 

“Tentunya persoalan bencana ini sangat kompleks, yang mengerikan adalah pergerakan tanah ini terus menjadi ancaman. InsyaAllah pasti ada jalan, yang penting kajiannya harus tuntas, solusinya harus komprehensif dan terintegratif, dan yang terpenting, harus disiplin melakukan monitoring evaluasi ketika program tersebut sudah digulirkan, sehingga menjadi gerakan bersama, sadar bencana,” jelasnya.

 

Politisi dari dapil Majalengka ini juga mengungkapkan harapannya agar segera dibuat Perda yang mewajibkan semua institusi berkoordinasi dan bersinergi dengan baik. "Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus aktif melibatkan pihak swasta, kita sama-sama tau bahwa banyak pabrik-pabrik yang tersebar di majalengka. Nah, kita bisa minta mereka melalui program CSR-nya untuk bersama mendukung program penanganan bencana ini,” pungkasnya.

 

Dalam paparannya, Bupati Majalengka Karna Sobahi menjelaskan bahwa Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang rawan bencana. Karena topografi dataran tinggi pegunungan di wilayah selatan yang rawan bencana alam longsor dan pergerakan tanah serta wilayah utara yang langganan banjir.

 

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan bantuan sosial untuk penangana bencana alam di Kabupaten Majalengka, sebesar Rp 132.717.795,- berupa bahan makanan siap saji, makanan anak, dan alat-alat kebutuhan darurat bagi masyarakat korban tanah longsor. (ann/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
John Kenedy Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Kepastian Keberangkatan Haji
26-02-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian keberangkatan ibadah Haji tahun 2021, sebab saat...
Komisi VIII Siap Bantu Pemkot Semarang Tangani Banjir
17-02-2021 / KOMISI VIII
Curah hujan tinggi disertai cuaca ekstrem di Pulau Jawa menyebabkan di sebagian wilayah mengalami banjir dan longsor, termasuk di Jawa...
Komisi VIII Tegaskan Pentingnya ‘Grand Design’ Tata Kelola Pendidikan Pesantren Dan Madrasah
17-02-2021 / KOMISI VIII
Wakil KetuaKomisi VIII DPR RIDiah Pitaloka mengatakan, pendidikan madrasah danpesantren merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan...
Marwan Nilai Deklarasi Perdunu di Banyuwangi Tidak Perlu Diributkan
10-02-2021 / KOMISI VIII
Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) Indonesia mendeklarasikan keberadannya di Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Meskipun bernama persatuan dukun, namun pengurusnya tidak melakukan...