Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Padang, Sumbar, Senin (15/2/2021). Foto : Erlangga/nvl

Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri menegaskan bahwa akses masuk Terminal Anak Air di Kota Padang, Sumatera Barat, harus segera diperbaiki sebab terminal tersebut dibangun dengan kategori tipe A. Kategori terminal tipe A memang difungsikan untuk segala jenis angkutan termasuk antar kota antar provinsi dan angkutan lintas batas antar negara.

Sementara, Tamanuri melihat akses jalan menuju kawasan tersebut hanya memiliki lebar 6 meter. Padahal seharusnya menurutnya, dengan standar terminal tipe A setidaknya memiliki lebar akses jalan kurang lebih sekitar 30 meter. Untuk itu ia mendesak Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat segera membangun akses jalan tersebut.

“Ini terminal menelan biaya yang cukup banyak sekitar Rp80-an miliar. Akan tetapi akses jalan menuju dan keluar situ, belum bisa menampung keberangkatan-keberangkatan besar yang akan masuk, karena jalannya tadi kita lihat hanya lebih kurangnya 6 meter lebarnya,” tegasnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Padang, Sumbar, Senin (15/2/2021).

Politisi Partai NasDem ini menekankan apabila hal ini tidak selesai sampai pembangunan terminal diresmikan dan beroperasi, maka akan timbul masalah yang lebih besar lagi. Masalah tersebut menurutnya merupakan masalah klasik, yakni munculnya terminal-terminal bayangan di daerah strategis bagi angkutan umum.

“Kalau (akses) itu tidak dibangun, maka akan menimbulkan satu masalah di kemudian hari. Kenapa? Ini sudah dibangun, namun mobil tidak bisa masuk, sehingga kita takutkan akan muncul terminal-terminal bayangan di tempat-tempat yang strategis bagi kendaraan umum. Biasanya itu jadi terminal bayangan ya. Nah ini tidak kita harapkan ya,” jelas mantan Bupati Way Kanan, Lampung ini.

Tamanuri berharap agar masyarakat dapat bermobilisasi dengan nyaman dan pembangunan terminal tersebut menjadi efektif. Maka, ia meminta pemda dapat pro-aktif dalam masalah ini. “Uang sudah sedemikian besar kan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, namun kemudian tidak bermanfaat bagi pemerintah yang ada di daerah ini. Jadi harus segera ya,” tukas legislator dapil Lampung II itu. (er/sf)