Pemerintah Diminta Segera Putuskan Nasib Haji 2021

31-05-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah tidak main-main dalam memutuskan kepastian keberangkatan haji tahun 2021. Ia menegaskan pemerintah harus segera menentukan apakah ibadah haji tahun ini dapat terlaksana, sehingga tidak membuat masyarakat semakin bingung.

 

“Intinya jangan memberikan harapan palsu. Pemerintah harus segera memutuskan apakah haji tahun ini diselenggarakan atau tidak, banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai kepastiannya,” tegas Rudi dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

 

Politisi Partai NasDem ini menuturkan, sebelum pandemi Covid-19 masyarakat yang menunggu haji sangat lama, bahkan hingga puluhan tahun belum berangkat juga menunaikan ibadah haji. Ditambah dengan masuknya Covid dan tidak adanya haji tahun 2020 membuat antrian ibadah ke tanah suci tersebut semakin lama.

 

“Di masa sebelum Covid aja, masyarakat yang nunggu untuk haji itu lama sekali, bahkan hingga puluhan tahun. Apalagi ditambah Covid, kemudian diperparah dengan tidak adanya haji tahun 2020, maka semakin lama lagi (waktu tunggu). Jadi intinya jangan di-PHP (pemberi harapan palsu). Kasihan masyarakat,” sebut Rudi.

 

Lebih lanjut Rudi menyampaikan, Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan pengumuman mengenai kepastian negara-negara mana saja yang boleh/ tidak boleh berangkat, salah satunya Indonesia, disebutkan bahwa ada kuota untuk negara ini. Sehingga dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak mendapatkan jatah haji.

 

“Kasih tahu aja Pak Menteri, bahwa haji tahun ini batal. Mau nunggu apalagi? Kasihan masyarakat, apalagi Pemerintah Arab Saudi juga sudah merilis pernyataan resmi bahwa haji tahun ini Indonesia tidak dapat jatah,” kritik legislator dapil Sumatera Utara III itu. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Marwan Dasopang: Anggaran Visa Haji Dobel Harus Diusut Secara Hukum
09-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa salah satu...
Komisi VIII: Prabowo Belum Puas Penurunan Biaya Haji 2025, Harapkan Lebih Rendah Tahun Depan
08-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo belum puas dengan capaian penurunan Biaya...
DPR Ajukan Permohonan ke Prabowo: Lobi Pemerintah Saudi Tambahkan Kuota Haji
08-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam Panja Biaya Haji 2025 mengunjungi Istana...
Optimalisasi Pelayanan, Komisi VIII Laporkan Hasil Panja Biaya Haji 2025 kepada Wakil Ketua DPR
07-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panja Biaya Haji 2025 Komisi VIII DPR RI menyampaikan laporan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco...