Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Kanan). Foto: Nadya/Rni

Pemerintah berencana untuk mengadakan vaksin berbayar bagi individu yang dijual melalui anak perusahaan dari PT. Bio Farma. Kebijakan tersebut menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat, hingga akhirnya pemerintah menunda vaksin berbayar hingga ada pemberitahuan selanjutnya.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar beranggapan, meskipun Pemerintah menunda untuk melaksanakan vaskinasi berbayar, pada akhirnya masyarakat juga harus turut berpartisipasi dengan pilihan-pilihan yang disiapkan pemerintah.

“Sudah diputuskan pemerintah belum dilaksanakan vaksinasi berbayar. Ya, Pada akhirnya nanti sampai pada partisipasi. Suatu hari akan ada pilihan-pilihan yang disediakan oleh pemerintah dan yang partisipasi masyarakat sendiri,” ujarnya saat mengunjungi PT. Bio Farma, di Bandung, Jawa Barat Rabu, (14/7/2021).

Dalam kesempatan tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan terkait vaksin berbayar melalui pengumuman resmi pemerintah, tidak berdasarkan informasi hoaks. “Kita dengarkan semua pengumuman resmi pemerintah. Pasti pemerintah diskusi panjang setiap pengambilan keputusan. Pokoknya sebelum ada pengumuman resmi pemerintah, jangan mengambil langkah,” imbau Gus Muhaimin.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, jika dengan adanya vaksin berbayar dapat mempercepat herd immunity dan masyarakat rela, bagi yang mampu tidak masalah.  Dengan catatan, apa yang sudah ditentukan menjadi hak rakyat tidak diperjualbelikan. “Harus betul disampaikan ke publik, yang berbayar ini bukan hak untuk masyarakat yang memang sudah tercantum sebagai penerima vaksin gratis dari pemerintah,” ujarnya.

Cucun mengaku, DPR RI akan mengawasi seluruh penggunaan anggaran pemerintah terkait vaksin. Jika pemerintah mengklaim dapat mewujudkan 1 juta vaksin dan memang benar terwujud herd immunity, tentu DPR RI, khususnya Banggar, akan betul-betul mengawasi penggunaan anggaran tersebut, terlebih adanya wacana pemberian vaksin dosis ketiga.

“Kita mengawasi semua karena anggaran sudah kita keluarkan. Kita akan lihat angka yang benar dan enggak. Kita sering mendengarkan pemerintah daerah siap melaksanakan vaksin, tetapi mana vaksinnya. Tapi di sisi lain, pemerintah mengklaim kalau 1 juta sudah tercapai, herd immunity itu akan secepatnya terbangun. Oleh karenanya fungsi pengawasan DPR RI betul-betul akan dilakukan. Akan diawasi sudah sejauh mana data riil masyarakat yang sudah divaksin dosis 1 dosis 2 disusul lagi akan ada dosis 3,” tutupnya. (ndy/es)