Pembangunan IKN akan Bersinergi dengan Masyarakat Kaltim
Safaruddin saat menyampaikan pendalaman dalam rangka konsultasi publik Pansus RUU IKN di Unoversitas Mulawarman. Foto: Erman/rni
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN)
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Safaruddin mengatakan, dalam pembahasannya baik itu DPR RI maupun pemerintah sudah sepakat jika pembangunan IKN harus bersinergi dengan masyarakat daerah sekitarnya seperti Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal tersebut disampaikan Safaruddin merespon masukan-masukan dari kalangan akademisi se-Kaltim saat konsultasi publik Pansus RUU IKN di Unoversitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim, Selasa (11/1/2022). Dalam konsultasi tersebut, para akademisi meminta agar masyarakat Kaltim dilibatkan dalam pembangunan IKN.
“Saya kira itu intinya, jangan sampai masyarakat Kaltim jadi penonton pada waktu pembangunan dan pada pelaksanaan IKN. Jangan terpinggirkan orang-orang Kaltim ini, maka dia (Kaltim) harus mempersiapkan sumber daya manusianya,” tutur Anggota Komisi III DPR RI itu.
Kepada pihak perguruan tinggi se-Kaltim, Safaruddin berpesan agar segera menyiapkan SDM yang handal dan sesuai dengan kebutuhan kerja di IKN. “Kita mengharapkan ada sinergi pada pasal-pasal dalam UU IKN nanti dengan mencantumkan bahwa pembangunan itu dilakukan bersama-sama dengan Kalimantan timur. Termasuk SDM-nya yang barang tentu harus memenuhi kriteria yang diharapkan oleh IKN,” terangnya.
Kepada Pansus IKN, Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Masjaya berharap agar pembangunan IKN melibatkan SDM di Kaltim serta memperhatikan keseimbangan lingkungan. Ia mengusulkan agar IKN tidak hanya berkonsep green city tetapi juga forest city dengan mempertahankan pohon-pohon endemik khas Kalimantan.
Selain itu, Masjaya meminta agar ciri khas masyarakat, budaya dan kearifan lokal harus dijaga. IKN harus ramah lingkungan bebas polusi, dan memperhatikan pembangunan berkelanjutan. IKN harus dibangun berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), serta perguruan tinggi di sekitarnya harus diberdayakan.
“Kami berterimakasih kepada Pansus IKN DPR RI atas diskusi hari ini terkait RUU IKN yang sedang dibahas. Kita tidak ingin hanya sekedar memberi masukan, tapi kami tidak sabar lagi menunggu sesungguhnya. Kami minta segera disahkan UU IKN itu, agar pembangunannya segera dilangsungkan,” pungkas Masjaya. (es)
