Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak. Foto: Oji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengkritik pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, menurutnya dampak positif dari proyek kereta cepat ini patut dipertanyakan. Dia menilai dari sisi keuangan, proyek tersebut akan menjadi beban keuangan yang berkelanjutan bagi pemerintah. Dia mengatakan, dari sisi BUMN selalu menolak adanya proyek kereta cepat, karena akan menambah utang negara.

“Ini bisa membuat BUMN bangkrut. Secara hitungan bisnis tidak masuk sementara biaya operasional terus berjalan dan menambah hutang negara. Proyek ini akan terus berjalan karena perintah langsung dari Presiden,” papar Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV ini, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, (29/11).

Pernyataan ini sebagai tanggapannya atas aspirasi dari warga Bandung Barat mengenai dampak kereta cepat bagi masyarakat sekitar. Amin menambahkan dalam sisi keuntungan secara bisnis, proyek kereta cepat ini tidak akan dapat keuntungan secara cepat dan dari sisi keuntungan secara sosial.

“Karena pembangunan ini melalui perencanaan yang tidak matang dan menyimpang dalam pengelolaan anggaran negara yang membengkak lebih dari 20 persen. Tidak bisa dikatakan berhasil karena banyak masyarakat yang memberikan keluhannya dalam kereta cepat ini. Dalam sisi profit, tidak akan masuk, sampai kapanpun tidak akan untung. Dari sisi benefit, tidak ada juga.” jelas Amin. 

Senada dengan Amin, Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama juga dengan tegas menolaknya dan berjanji akan menindaklanjuti kerugian yang dialami masyarakat. “Kami dari fraksi akan menugaskan anggota di komisi terkait untuk menindak lanjuti. Fraksi PKS sudah menolak adanya pembangunan kereta cepat dengan berbagai alasan, mulai dari perencanaan yang tidak dibuat secara matang dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya. (ssb/aha)