Legislator Minta PLN Rancang Roadmap PLN

13-07-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam RDP Panja Transisi Energi ke Listrik di Komisi VI DPR, Rabu (12/7/2023). Foto : Farhan/Man

 

Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk merancang roadmap PLN bergerak ke arah manufaktur. Menurutnya, PLN saat ini berpotensi akan kehilangan peluang yang bisa membawa lebih maju. 

 

Coal place out rencananya tahun 2030, sementara mayoritas pembangkit kita ada di sana,” kata Deddy dalam RDP Panja Transisi Energi ke Listrik di Komisi VI DPR, Rabu (12/7/2023). Ia menilai, PT PLN (Persero) menjalankan bisnis kolonial selama ini. Sehingga baginya, bisnis yang dijalankan PLN tidak ada bedanya dengan bisnis PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN.

 

“Tetapi saya memahami bahwa bisnis PLN ini bisnis perkebunan, ini bisnis kolonial. Dalam artian, kerjanya ya itu-itu aja, bikin pembangkit listrik, jual listrik, pasarkan, kalau sederhananya,” tuturnya.

 

Dirinya juga belum melihat bahwa PLN bergerak menjadi pemain bisnis utama. Sebaliknya, PLN terlihat masih menjadi pengikut. Pasalnya, PLN tidak mengambil peran dalam industri manufaktur maupun tren ke depannya. Selain itu menurutnya, bisnis PTPN serupa dengan PLN, diawali dengan penanaman tebu dan penjualan CPO atau gula pada tahap akhir.

 

“Katakan misalnya solar panel gimana kita. Saya bingung misalnya salah satu pengusaha sebut saja Tomy Winata akan menjual 5 gigawatt ke Singapura, sudah mendapat konsesi area ratusan ribu hektar di sekitar kepulauan Riau,” ujarnya.

 

Maka dari itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyarankan anak usaha maupun cucu perusahaan PLN bisa mengambil andil untuk menjadi penyedia baterai listrik. Ia menilai potensi bisnis yang sangat terbuka. (hal/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...