Komisi VI Apresiasi Tol Bocimi, Mampu Tingkatkan Perekonomian Sukabumi

30-08-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dalam foto bersama usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023). Foto: Munchen/nr

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Sukabumi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal telah melakukan pertemuan dengan Kementrian BUMN, dan PT. Waskita Karya. Hekal mengungkapkan bahwa pembangunan tol Bocimi(Bogor-Ciawi-Sukabumi) akan beroperasi dengan baik serta membuka adanya peluang untuk mendorong wilayah Sukabumi serta kawasan Jawa Barat seluruhnya untuk peningkatan perekonomian.


“Hari ini kita juga sudah sampai ke pintu tol parung kuda, ternyata tolnya memang cukup bagus. Dan yang menjadi bahagia hari ini setelah pemaparan oleh mitra kerja terkait, bahwa target LHR(Lalu Lintas Harian Rata-rata) yang diharapkan sudah hampir mendekati pencapaian target LHR. Artinya tol ini akan beroperasi dengan baik dan memang mendorong wilayah Sukabumi serta kawasan Jawa Barat secara umumnya untuk peningkatan perekonomian,“ kata Hekal pada Parlementaria di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023).


Pada tahun 2023, pembangunan tol Bocimi berhasil mencapai seksi 2. Komisi VI berharap agar seksi 3 dapat selesai pada akhir tahun 2024, membuka jalan bagi beroperasinya tol ini pada awal 2025 dan merambah hingga ke Sukabumi Barat. “Yang kita harapkan, tentunya jalan tol Bocimi bisa diteruskan. Memang kita memberikan PMN(Penyertaan Modal Negara) kepada jalan tol Bocimi, itu usulan tahun 2019 kalau tidak salah. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 sudah bisa maju sampai ke seksi 2. Kita harapkan seksi 3-nya bisa selesai di akhir tahun 2024 sehingga bisa beroperasi di awal 2025 yang akan meneruskan seksi ini sampai ke Sukabumi Barat," ungkap Legislator Dapil Jawa Tengah IX ini.


Dalam konteks pelayanan masyarakat, adanya tol Bocimi dapat mengurangi waktu perjalanan yang dulu memakan waktu 5 jam menjadi hanya 2 setengah jam dari Jakarta ke Sukabumi. Peningkatan konektivitas ini diharapkan akan membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Jawa Barat. "Tapi Alhamdulillah sampai di titik ini (pintu tol Parung Kuda) saja, nanti wilayah Pelabuhan Ratu akan bisa berkembang dengan pesat, kira-kira dari titik sini (pintu tol Parung Kuda) untuk menuju ke Pelabuhan Ratu tinggal 1 jam 20 menit," ucap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.


Dengan pembangunan tol Bocimi seksi 3 yang mungkin akan mencari pendanaan komersial dan perpanjangan hingga seksi 4, serta rencana untuk menghubungkannya dengan tol Cipularang, Hekal merasa optimis bahwa pembangunan tol Bocimi akan membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. “Bahkan untuk seksi 3-nya mungkin sudah bisa mencari pendanaan komersial dan diteruskan ke seksi 4-nya. Sebagaimana kita ketahui nanti ujung-ujungnya tol Bocimi akan diteruskan sampai dan menyambung ke tol Cipularang. Rasanya akan menjadi suatu peluang besar untuk seluruh warga Jawa Barat bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat,” tutupnya. (mun/aha)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...