Kunjungi Bali, Komisi VI Lakukan Pengawasan Ketahanan Energi

08-10-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan kunker reses ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Foto: Hanum/nr

 

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, pada masa reses kali ini, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja reses (kunres) ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk meninjau Ketahanan energi di Provinsi Bali. Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan bahwa tujuan kunres ini dinilai penting, sebab menurutnya ketahanan energi merupakan bagian dari upaya pemerataan Pembangunan di Provinsi Bali.


"Kami (Komisi VI DPR RI) ingin melihat langsung tugas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Agent of Development dalam mewujudkan Ketahanan Energi. Terutama ketersediaan jaringan listrik untuk rakyat dan ketersediaan BBM baik untuk industri, rumah tangga, petani, nelayan dan seluruh aspek kehidupan di Provinsi Bali," jelas politisi dapil Bali itu, Rabu (4/10/2023). 


Sebagai informasi, salah satu badan yang dinilai paling berperan menjalankan tugas tersebut adalah PT Pertamina (Persero) dan subholding-nya antara lain PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Gas Negara serta PT Pertamina International Shipping serta PT Pertamina Hulu Energi.


Karena itu, dalam hal ini legislator yang akrab disapa Demer ini berharap Pertamina Holding dan ke-empat subholding-nya tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sektor energi secara terintegrasi dari hulu ke hilir. "hal itu pun akan berdampak bagi peningkatan kinerja Perusahaan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional dan ketahanan energi di Provinsi Bali pada khususnya," tegasnya.


Melihat hal tersebut, Demer pun ingin memastikan bahwa Bali selalu mendapatkan energi terbaik dan tidak akan mengalami kekurangan pasokan energi khususnya pada saat acara-acara internasional, acara besar, seperti Natal dan Tahun Baru. (hnm/aha)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...