Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya. Foto: Jaka/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya menyayangkan respons BNPB yang dinilai kurang responsif dalam menanggapi bencana akibat cuaca ekstrem. Salah satu yang ia soroti adalah kinerja penanganan badan penanggulangan bencana tersebut terkait musibah banjir yang melanda Kota Semarang.

“Terkait respons masalah banjir di Kota Semarang misalnya, kami menyayangkan tata kelola penanganan bencana oleh BNPB yang kami nilai kurang fleksibel dalam merespons situasi yang extraordinary di lapangan,” terang Wisnu dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (29/03/2024).

Wisnu mencontohkan, misalnya ketika Komisi VIII mengajukan permohonan advokasi terkait bantuan permakanan dan dapur umum untuk korban di pengungsian kepada BNPB, akan tetapi pihaknya justru memperoleh respons yang tidak memadai.

“Hambatan-hambatan birokratis ini semestinya bisa dihilangkan karena taruhannya adalah kelangsungan hidup korban bencana”

“Kami justru dilempar ke BPBD dengan alasan ‘terbentur kewenangan’ hingga belum adanya penetapan status darurat dari pemda setempat. Padahal warga butuh respons yang cepat dan konkret dari pusat. Semestinya BNPB bisa melakukan asesmen secara mandiri dan mengambil keputusan yang cepat, sehingga bantuan bisa segera diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami menilai hambatan-hambatan birokratis ini semestinya bisa dihilangkan karena taruhannya adalah kelangsungan hidup korban bencana,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Selain menyoroti isu hambatan birokratis di BNPB, Wisnu juga menyoroti kurangnya sosialisasi kebencanaan oleh BNPB terhadap masyarakat. Pasalnya, Wisnu menilai BNPB merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab memitigasi risiko bencana dan memiliki peta potensi bencana di setiap wilayah di Indonesia.

“Upaya sosialisasi kebencanaan yang menyasar langsung ke masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan bencana, kurang maksimal. BNPB semestinya dapat meningkatkan frekuensi kegiatan sosialisasi kebencanaan dengan memanfaatkan berbagai medium yang efektif. Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu dibekali dengan pengetahuan teknis yang memadai seputar simulasi tanggap darurat apabila terjadi bencana secara tiba-tiba,” jelasnya.

Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini menambahkan, Komisi VIII DPR RI siap bekerja sama dengan BNPB dalam menyukseskan program sosialisasi kebencanaan dengan menyasar masyarakat di dapil. Terlebih, setiap wilayah di dapil juga menyimpan karakteristik risiko bencananya tersendiri.

“Kami, Komisi VIII DPR RI, sangat terbuka untuk dilibatkan dalam membantu BNPB memenuhi tanggung jawab itu. Sehingga, ke depan, masyarakat diharapkan semakin sadar terhadap risiko bencana yang berpotensi timbul di daerahnya maupun sekitarnya,” tandasnya. (tn/rdn)