Ajbar Desak Pemerintah Pastikan Ketersediaan Vaksin PMK untuk Peternak
Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar. Foto: Ist/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian ketersediaan vaksin penyakit mulut dan kaki (PMK) bagi peternak. Hal ini disampaikan menyusul lonjakan kasus PMK pada sapi di tujuh provinsi Indonesia.
"Pastikan bahwa vaksin PMK cukup dan jangan ada pungutan atau biaya vaksin dari peternakan rakyat," ujar Ajbar melalui rilis yang disampaikan oleh Parlementaria, di Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Sembari menekankan pentingnya akses vaksin gratis untuk peternak kecil, dirinya juga menilai perlunya dukungan terhadap operasional tenaga vaksinasi. Ia menyebutkan bahwa pemberlakuan pungutan biaya vaksinasi pada peternak rakyat hanya akan memperburuk situasi.
"Peternakan rakyat tidak boleh dipungut biaya. Sebab faktanya, jangankan dipungutin biaya, gratis saja masih banyak peternak yang enggan melaporkan ternaknya untuk divaksin," ungkap Politisi Fraksi PAN ini.
Wabah PMK kini telah menjangkiti tujuh provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung. Sejak pertengahan Desember 2024, jumlah kasus PMK terus meningkat, menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak dan masyarakat luas.
Ajbar juga mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bertindak cepat dalam mengatasi wabah ini. Menurutnya, langkah konkret seperti percepatan distribusi vaksin, edukasi kepada peternak, serta jaminan vaksinasi gratis dapat membantu menekan penyebaran virus.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pendampingan terhadap peternak dalam menghadapi wabah ini. Banyak peternak kecil yang belum menyadari pentingnya vaksinasi, sehingga peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan kesadaran dan keterlibatan peternak.
Dengan kasus PMK yang terus meningkat, ia berharap pemerintah mengambil langkah tegas dan strategis demi melindungi sektor peternakan nasional. "Kesejahteraan peternak harus menjadi prioritas utama, dan pemerintah harus memastikan segala bentuk dukungan tersedia," tandasnya. (ums/rdn)
