MAYORITAS FRAKSI DI DPR MENYETUJUI RUU MPR,DPR,DPD,DAN DPRD DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

04-08-2009 / LAIN-LAIN
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI, Senin (20/7), di Gedung Nusantara II, Jakarta. Sebanyak 9 dari 10 fraksi di DPR termasuk fraksi PDIP yang beroposisi, dalam pandangan akhir fraksi menyatakan persetujuan mereka mengundangkan RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hanya Fraksi Golkar yang menyatakan keberatan untuk beberapa pasal. Keberatan fraksi Partai Golkar menyangkut jumlah pimpinan MPR, seleksi Ketua DPR dan syarat pembentukan fraksi. Golkar mengusulkan pimpinan MPR cukup tiga orang, bukan lima orang seperti yang di setujui sembilan fraksi lainya. Hal ini di usulkan mengingat beban kerja pimpinan MPR adalah ringan. Terkait dengan seleksi ketua DPR, fraksi partai Golkar menyetujui pimpinan DPR di serahkan kepada pemenang pemilu, namun dengan satu syarat harus mengusulkan dua nama dan kemudian dipilih dalam rapat paripurna. Fraksi Golkar pun memberi syarat pembentukan fraksi demi efektifitas kinarja dewan, yaitu minimal memiliki anggota sebanyak 3 kali jumlah alat kelengkapan dewan yang berjumlah 17. Sebaliknya sembilan fraksi adalah menyepakati syarat pembantukan fraksi sesuai ambang batas untuk masuk ke DPR, yakni parliamentary threshold 2,5%. Ketidaksepakatan diantara fraksi – fraksi akhirnya disepakati melalui forum lobi pimpinan fraksi. Dan setelah dilakukan lobi selama 10 menit akhirnya RUU MPR, DPR,DPD,dan DPRD disetujui untuk di undangkan menjadi undang – undang, dan partai Golkar menyertakan nota kebaratannya. Dalam UU yang baru disahkan tersebut memuat hal – hal strategis yang berkaitan dengan fundamental struktur ketatanegaraan Indonesia, seperti peranan MPR, dalam perubahan UUD, proses pemakzulan serta pemilihan presiden dan wakil presiden dalam hal barhalangan tetap. Selain itu UU juga memuat penegakan displin dank ode etik anggota dewan. Anggota dewan yang menyandang status terdakwa dalam satu kasus hukum dengan angcaman hukuman pidana akan diberhentikan sementara sebagai anggota DPR/DPRD. Dan pemulihan status berikut hak – haknya akan dikembalikan apabila pengadilan membuktikan tidak bersalah. (mw)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Saleh Partaonan Daulay: Belum Saatnya Revisi UU Pemilu
25-01-2021 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR yang berkeinginan...
Jelang Perayaan Natal, Panitia Natal Parlemen Audiensi dengan Ketua MPR
19-01-2021 / LAIN-LAIN
Ketua Panitia Natal Bersama MPR-DPR-DPD RI Willy Midel Yoseph (WMY) usai kunjungan dari ruang kerja Ketua DPD RI La Nyalla...
Panitia Natal Parlemen Audiensi dengan Ketua DPD RI
19-01-2021 / LAIN-LAIN
Panitia Natal Parlemen yang dipimpin Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Natal Bersama MPR-DPR-DPD RI Willy Midel Yoseph...
Legislator Ajak Masyarakat Tingkatkan Persatuan dan Protokol Kesehatan
14-01-2021 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 MPR, DPR, dan DPD RI...