NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1.	Pasal 16 Pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dalam bab ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.				UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia		-
2.	Pasal 20 ayat 5 Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang.				UU No. 56 Tahun 1999 tentang tentang Rakyat Terlatih		-
3.	Pasal 21 ayat 1 angka/huruf b wajib, dari anggota Rakyat Terlatih yang diperlukan kemampuan dan keahliannya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Ketentuanketentuan tentang anggota Angkatan Bersenjata Sukarela dan anggota Angkatan Bersenjata Wajib masing-masing diatur lebih lanjut dengan undang-undang				UU No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih		-
4.	Pasal 22 ayat 2 Ketentuan-ketentuan tentang anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dengan undang-undang.				-		Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
5.	Pasal 24 ayat 3 Ketentuan-ketentuan tentang Perlindungan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan undang-undang.				-		Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
6.	Pasal 25 Warga negara yang telah menyelesaikan pengabdiannya dalam suatu bentuk pengikutsertaan dalam pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud pasal-pasal dalam bab ini, berdasarkan jasa-jasanya dapat dianugerahi tanda kehormatan dan atau gelar kehormatan sebagai Veteran Republik Indonesia yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang				UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia		-
7.	Pasal 31 ayat 2 Pelaksanaan ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.				UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia		-
8.	Pasal 34 Pelaksanaan pasal-pasal dalam bab ini diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang.				UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara		-
9.	Pasal 40 ayat 2 Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut berdasarkan undang-undang.				-		Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
10.	Pasal 42 Mobilisasi dan demobilisasi diatur dengan undang-undang.				UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi		-
11.	Pasal 43 ayat 1 Hukum Militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang.				UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer		-