NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
NO		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA	UU TERKAIT	KETERANGAN
1.	Pasal 9 ayat 3 Pelaksanaan Ayat (2) sub a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-					-
2.	Pasal 9 ayat 1 Tingkat-tingkat pelajaran pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah	-					-
3.	Pasal 9 ayat 4 Susunan mata pelajaran, penyelenggaraan studium henerale dan ujian pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.			-			-
4.	Pasal 10 ayat 4 Sebutan, pemakaian, penyeragaman dan perlindungan gelar-gelar yang termaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya	-					-
5.	Pasal 11 ayat 7 Pemakaian sebutan profesor diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.	-					-
6.	Pasal 16 ayat 4 Dana dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan usaha penelitian pada perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah	-					-
7.	Pasal 17 ayat 5 Syarat-syarat pendaftaran dan penerimaan dan segala sesuatu yang timbul daripada ini diatur dengan Peraturan Menteri.			-			-
8.	Pasal 17 ayat 6 Kepindahan mahasiswa dari satu Perguruan Tinggi ke-Perguruan Tinggi lain atau kepindahan antar fakultas baik yang sejenis ataupun tidak, diatur dengan Peraturan Menteri.			-			-
9.	Pasal 17 ayat 3 Yang dapat menjadi mahasiswa ialah seseorang yang berijazah Sekolah Menengah tingkat Atas, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri.			-			-
10.	Pasal 17 ayat 4 Syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa dengan menempuh koloqium doktum diatur dengan Peraturan Menteri.			-			-
11.	Pasal 17 ayat 2 Kedudukan pendengar pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri			-			-
12.	Pasal 20 ayat 1 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pengajar Perguruan Tinggi Negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-					-
13.	Pasal 21 ayat 1 Hal-hal lain mengenai Presiden Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi/Akademi dan Senat diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-					-