NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1.	Pasal 8 ayat 2 Ketentuan mengenai integrasi dan koordinasi dalam bentuk satu badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tugas dan fungsinya, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/ , https://peraturan.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada 23 Desember 2022 Pasal 94 ayat (2) UU 21/2019 mengatur "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."
2.	Pasal 20 ayat 3 Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/ , https://peraturan.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada 23 Desember 2022 Pasal 94 ayat (2) UU 21/2019 mengatur "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."
3.	Pasal 29 ayat 3 Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/ , https://peraturan.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada 30 Desember 2022 Pasal 94 ayat (2) UU 21/2019 mengatur "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."
4.	Pasal 32 ayat 2 Ketentuan mengenai wilayah pemeliharaan atau pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/ , https://peraturan.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada 30 Desember 2022 Pasal 94 ayat (2) UU 21/2019 mengatur "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."
5.	Pasal 67 ayat 6 Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/ , https://peraturan.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada 30 Desember 2022 Pasal 94 ayat (2) UU 21/2019 mengatur "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."
6.	Pasal 77 ayat 2 Ketentuan mengenai ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/ , https://peraturan.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada 30 Desember 2022 Pasal 94 ayat (2) UU 21/2019 mengatur "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."
7.	Pasal 79 ayat 3 Ketentuan mengenai tata cara pertukaran data informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	-					Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/ , https://peraturan.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada 30 Desember 2022 Pasal 94 ayat (2) UU 21/2019 mengatur "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."