NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1.	Pasal 2 Kebijakan umum di bidang Perdagangan Berjangka ditetapkan oleh Menteri			-			Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://ditjenpp.kemenkumham.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Jumat, tanggal 6 Januari 2023 Pukul 11:18 WIB
2.	Pasal 32 Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketetapan Bappebti				-		Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://ditjenpp.kemenkumham.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada Jumat tanggal 6 Januari 2023 Pukul 10.27 WIB
3.	Pasal 58 Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bappebti				-		Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://ditjenpp.kemenkumham.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada tanggal Jumat 6 Januari 2023, Pukul 10.36 WIB.
4.	Pasal 59 Setiap Pihak wajib melaporkan kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimilikinya apabila mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti				-		Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://ditjenpp.kemenkumham.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada tanggal Jumat 6 Januari 2023, Pukul 10.36 WIB.
5.	Pasal 62 Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	-					Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://ditjenpp.kemenkumham.go.id dan http://jdih.kemendag.go.id yang diakses pada tanggal Jumat 6 Januari 2023, Pukul 10.36 WIB.