NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1986 tentang Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA PPD
2. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1986 tentang Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA (PPD)
3. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1984 tentang Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
4. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1984 tentang Tentang LT BUMN GTPERUSAHAAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA PPD
5. Pasal 35 ayat 1

Selain dari para pejabat yang pada umumnya bertugas menyidik kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, penyidikan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-undang ini dapat juga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang penunjukan dan wewenangnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1985 tentang TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA