| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN | PERATURAN PELAKSANAAN | UU TERKAIT | KETERANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA | ||||
| 1. | Pasal 8 Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. |
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah daerah |
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dan Pasal 159. | |||
| 2. | Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan | RPP tentang Perubahan Atas PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam proses penyusunan berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 | ||||
| 3. | Pasal 35 Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. |
Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 | Pasal ini mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Kepres, namun berdasarkan penelusuran ditemukan Perpres Nomor 10 Tahun 2013 yang merupakan amanat dari pasal ini. | ||||
| 4. | Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan | RPP tentang Perubahan Atas PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam proses penyusunan berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 | ||||
| 5. | Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan | RPP tentang Perubahan Atas PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam proses penyusunan berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 | ||||
| 6. | Pasal 45 Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah | PP No. 57 Tahun 2005 dicabut dengan PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah | ||||
| 7. | Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat | - | ||||
| 8. | Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah | PP No. 30 Tahun 2011 dicabut dengan PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah | ||||
| 9. | Pasal 69 ayat 4 Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | PP No. 58 Tahun 2005 dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | ||||
| 10. | Pasal 86 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | PP No. 58 Tahun 2005 dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | ||||
| 11. | Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan. | - | ||||
| 12. | Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan | - | ||||
| 13. | Pasal 104 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah |
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah | Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah | ||||
| 14. | Pasal 108 ayat 2 Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. |
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan | - | ||||