NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1.	Pasal 7 ayat 3 Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang jumlah kapasitasnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik					PP No. 17 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum) Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
2.	Pasal 8 Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik					-
3.	Pasal 9 Ketentuan mengenai usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik					1. PP No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik; 2. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 2500.K/M.PE/1997 Tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik Bidang Konsultasi, Bidang Pembangunan dan Pemasangan, dan Bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan
4.	Pasal 15 ayat 2 Ketentuan tentang hubungan antara Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dengan masyarakat yang menyangkut hak kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
5.	Pasal 18 ayat 3 Tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
6.	Pasal 21 ayat 4 Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik