| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN | PERATURAN PELAKSANAAN | UU TERKAIT | KETERANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA | ||||
| 1. | Pasal I angka/huruf 3 Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 18C, sehingga berbunyi sebagai berikut: ... Pasal 18C ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial. |
Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No.9 Tahun 2013 tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi | 1. UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi | - | |||
| 2. | Pasal I angka/huruf 4 Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berlikut: Pasal 20 ayat (2): Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial. |
Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi | - | ||||