| NO | PERUBAHAN PASAL DI UU YANG JADI RUJUKAN PERLAKNYA | PASAL UU TERKAIT YANG DIUBAH | PP YANG MENGATUR LEBIH LANJUT PERUBAHANNYA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasal 1 angka/huruf a Barang-barang ialah : Semua barang yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan dan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah. |
- |
Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://sipuu.setkab.go.id dan http://www.bphn.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB |
|
| 2. | Pasal 1 angka/huruf b Menteri ialah : Menteri yang ditugaskan untuk melaksanakan Undang- undang ini, tugas mana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. |
- |
Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://sipuu.setkab.go.id dan http://www.bphn.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB |
|
| 3. | Pasal 5 ayat 1 Penyelidikan, pemeriksaan barang dilakukan oleh Balai-balai/ Badan-badan penyelidikan yang ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah. |
- |
Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://sipuu.setkab.go.id dan http://www.bphn.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB |
|
| 4. | Pasal 5 ayat 2 Balai-balai/badan-badan penyelidikan tersebut pada ayat 1 pasal ini mengerjakan penyelidikan/pemeriksaan menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. |
- |
Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://sipuu.setkab.go.id dan http://www.bphn.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB |
|
| 5. | Pasal 5 ayat 3 Balai-balai/Badan-badan penyelidikan tersebut pada ayat 1 pasal ini mengerjakan penyelidikan/pemeriksaan atas permintaan setiap orang yang diajukan dengan sukarela ataupun berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 sub b, dengan syaratsyarat dan penggantian jasa menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri. |
- |
Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.kemendag.go.id dan http://www.bphn.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB |
|
| 6. | Pasal 5 ayat 4 Jawatan Kesehatan dan Departemen Perindustrian Rakyat melakukan pengawasan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. |
- |
Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://sipuu.setkab.go.id dan http://www.bphn.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB |
|
| 7. | Pasal 5 ayat 5 Disamping instansi-instansi yang tersebut dalam pasal 5 ini, Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja melakukan pengawasan dalam hal-hal yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. |
- |
Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://sipuu.setkab.go.id dan http://www.bphn.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB |
|
| 8. | Pasal 7 Besarnya pemungutan, cara menariknya dan cara menghitungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. |
- |
Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://sipuu.setkab.go.id dan http://www.bphn.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB |