TABEL PERATURAN PELAKSANA UU

NO PERUBAHAN PASAL DI UU YANG JADI RUJUKAN PERLAKNYA PASAL UU TERKAIT YANG DIUBAH PP YANG MENGATUR LEBIH LANJUT PERUBAHANNYA KETERANGAN
1. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2003 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Google
2. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2003 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA
Google
3. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2003 tentang TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKKAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1998
Google
4. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2003 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWASRAYA
Google
5. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA RAHARJA
Google
6. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2003 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI
Google
7. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2003 tentang TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI
Google
8. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
Google
9. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II
Google
10. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
Google
11. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
12. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Google
13. Pasal -

----		 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2002 tentang NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
Google
14. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
Google
15. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA RAHARJA
Google
16. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
Google
17. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA
Google
18. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2001 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
19. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA
Google
20. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
Google
21. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2001 tentang TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA NATOUR
Google
22. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2001 tentang -TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA
Google		 -
23. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2001 tentang TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1993 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA
Google
24. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
Google
25. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Google
26. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
Google
27. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2002 tentang TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA Tbk.
Google
28. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2002 tentang TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
Google
29. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
Google
30. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA
Google
31. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2002 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
Google
32. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
Google
33. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
34. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGERUKAN INDONESIA
Google
35. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA
Google
36. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
Google
37. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
Google
38. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Google
39. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
Google
40. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
Google
41. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2001 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
Google
42. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1999 tentang TENTANG PENJUALAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT INDOFOOD Tbk.
Google
43. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA
Google
44. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2001 tentang TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
Google
45. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2001 tentang TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT SOCFIN INDONESIA
Google
46. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2001 tentang TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL
Google
47. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA
Download | Google
48. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1999 tentang TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN
Google
49. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1999 tentang TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Google
50. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAKARYA INDUSTRI
Google
51. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
Google
52. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2000 tentang TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM
Google
53. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2000 tentang TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
Google
54. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2000 tentang TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
Google
55. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES
Google
56. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KONSERVASI ENERGI ABADI (PT KONEBA)
Google
57. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2000 tentang TENTANG PENETAPAN BENTUK PT PERUSAHAAN PILOT PROYEK BERDIKARI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
58. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2000 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA
Google
59. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI Tbk.
Google
60. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Google
61. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
Google
62. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
Google
63. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2000 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)
Google
64. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
Google
65. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Google
66. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RADIO REPUBLIK INDONESIA
Google
67. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA
Google
68. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JASA INDONESIA
Google
69. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
Google
70. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
Google
71. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
Google
72. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA I
Google
73. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
Google
74. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
Google
75. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA
Google
76. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA
Google
77. Pasal -

---
Peraturan Presiden No. 37 Tahun 1999 tentang TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA NTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN
Google
78. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1999 tentang TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Google
79. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAKARYA INDUSTRI
Google
80. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
Google
81. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAKARYA INDUSTRI
Google
82. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
Google
83. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1999 tentang TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
Google
84. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI
Google
85. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II
Google
86. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG I
Google
87. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1999 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
Google
88. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 1999 tentang TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN HOTEL DAN TOURIST NASIONAL (NATOUR LTD) KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL
Google
89. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 1999 tentang TENTANG PENGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG I KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II
Google
90. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 1999 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
Google
91. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
Google
92. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
Google
93. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
Google
94. Pasal -

----		 Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
Google
95. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
96. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
Google
97. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
98. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 133 Tahun 2000 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Google
99. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
100. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA
Google
101. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
Google
102. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA
Google
103. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
Google
104. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2000 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
Google
105. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 127 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN HARAPAN KITA JAKARTA
Google
106. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
Google
107. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 126 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA
Google
108. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2000 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
Google
109. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 125 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
Google
110. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA
Google
111. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 124 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT SANGLAH DENPASAR
Google
112. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. M. DJAMIL PADANG
Google
113. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
Google
114. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 120 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG
Google
115. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 119 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG
Google
116. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 118 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT PERSAHABATAN JAKARTA
Google
117. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 117 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA
Google
118. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 116 Tahun 2000 tentang TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA
Google
119. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
Google
120. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA
Google
121. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
Google
122. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tentang Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN
Google
123. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1998 tentang Tentang PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN GRESIK TBK
Google
124. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT CIPTA NIAGA
Google
125. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA
Google
126. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA
Google
127. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI
Google
128. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1998 tentang Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN
Google
129. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1998 tentang Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI
Google
130. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. DANA REKSA
Google
131. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
Google
132. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
133. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Tentang PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
134. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1998 tentang Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTA NIAGA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA
Google
135. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) OTORITA JATILUHUR
Google
136. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Google
137. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GARAM
Google
138. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT
Google
139. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA
Google
140. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1998 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA
Google
141. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1998 tentang Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN
Google
142. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA
Google
143. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANI
Google
144. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
Google
145. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG
Google
146. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II
Google
147. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1997 tentang TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN BENTUK PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
148. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
Google
149. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1997 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1996 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Google
150. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Google
151. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI
Google
152. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INODNESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIJAYA
Google
153. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
Google
154. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
Google
155. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA
Google
156. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1997 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
Google
157. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1996 tentang TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI MESIN PERKAKAS INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KRAKATAU STEEL
Google
158. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1996 tentang TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXIII, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXVI, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXIX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
Google
159. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1996 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I
Google
160. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1996 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
Google
161. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1996 tentang TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN X DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XXXI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
Google
162. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1996 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA
Google
163. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1996 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA
Google
164. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1996 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) YANG MENJUAL SAHAMNYA KEPADA MASYARAKAT MELALUI PASAR MODAL
Google
165. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1995 tentang Tentang PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XV-XVI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN XVIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
Google
166. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1995 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II
Google
167. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1995 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA
Google
168. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1995 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA
Google
169. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1995 tentang Tentang PERUBAHAN PP 55-1990 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) YANG MENJUAL SAHAMNYA KEPADA MASYARAKAT MELALUI PASAR MODAL
Google
170. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1995 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
Google
171. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1995 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA FARMA
Google
172. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1995 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
Google
173. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1995 tentang Tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI MESIN PERKAKAS INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KRAKATAU STEEL
Google
174. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1994 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
Google
175. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1994 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
Google
176. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1994 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA
Google
177. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
178. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1994 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
Google
179. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1993 tentang TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT. KONSERVASI ENERGI ABADI (PT. KONEBA)
Google
180. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1993 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
Google
181. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1992 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BIO FARMA
Download | Google
182. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1992 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II
Google
183. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1992 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAN UMUM (PERUM) INDONESIA FARMA
Google
184. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1992 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
185. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1992 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).
Google
186. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1992 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
187. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 36 Tahun 1992 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA
Download | Google
188. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1991 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) TELEKOMUNIKASI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
189. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1991 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
Google
190. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1991 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I
Google
191. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1990 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
Google
192. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1990 tentang Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA
Google
193. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN III MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
194. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1991 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN IV MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
195. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
Google
196. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1990 tentang Tentang PERUBAHAN PP 33-1977 TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
Google
197. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1986 tentang Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANDANG
Google
198. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1991 tentang TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN DI SUMATERA BAGIAN UTARA
Google
199. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1990 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PFRUSAHAAN UMUM (PERUM) BIO FARMA
Google
200. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1990 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) GAS NEGARA (PGN)
Google
201. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1991 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI
Google
202. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1990 tentang Tentang PENJUALAN SELURUH KEKAYAAN NEGARA YANG TERTANAM DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERINGAN TEMBAKAU BOJONEGORO
Google
203. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1991 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
Google
204. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1991 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN II MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
205. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1986 tentang Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI UJUNG PANDANG
Google
206. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1990 tentang Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA (PN. PERIKANI) SULAWESI UTARA/TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN)
Google
207. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990 tentang Tentang PERUSAHAAN UMUM PERUM QUOTOTORITA JATILUHURQUOT
Google
208. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1990 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA)
Google
209. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1990 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN PADANG
Google
210. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1991 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Google
211. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1991 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENARIKAN KEMBALI SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA YANG TERTANAM DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI SANDANG I
Google
212. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 tentang Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KERETA API MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API
Google
213. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1991 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)
Google
214. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1990 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN
Google
215. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1990 tentang Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XIX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
216. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1991 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II
Google
217. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1990 tentang Tentang PENJUALAN SELURUH SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. LEPPIN
Google
218. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1989 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGERA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI
Google
219. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1989 tentang TENTANG PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA BANDAR UDARA FRANS KISIEPO DI BIAK DAN SAMRATULANGI DI MANADO UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I
Google
220. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1988 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PUTRA I
Google
221. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1988 tentang Tentang LT BUMN GTPERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
Google
222. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1988 tentang Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT JASA MARGA
Google
223. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1988 tentang Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM ANGKASA PUTRA I
Google
224. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1988 tentang Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PETRO KIMIA GRESIK
Google
225. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1988 tentang Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
Google
226. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1988 tentang Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
Google
227. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1989 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGERA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI
Google
228. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1996 tentang Tentang PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Google
229. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1986 tentang Tentang LT BUMN GTPENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGERUKAN
Google
230. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1986 tentang Tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA (PPD)
Google
231. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1985 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA
Google
232. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1985 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN III
Google
233. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1985 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN II
Google
234. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1985 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
Google
235. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1986 tentang Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN GAS NEGARA (PGN) MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
Google
236. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1984 tentang Tentang LT BUMN GTPENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATU BARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM PERUM
Google
237. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1984 tentang Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGERUKAN
Google
238. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1984 tentang Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUTRI MEDAN
Google
239. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1984 tentang Tentang LT BUMN GTPERUSAHAAN UMUM PERUM HUSADA BHAKTI
Google
240. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1984 tentang Tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN ASPAL NEGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Google
241. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1984 tentang Tentang LT BUMN GTPENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN GAS NEGARA PGN MENJADI PERUSAHAAN UMUM PERUM
Google
242. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1984 tentang Tentang LT BUMN GTPERUSAHAAN UMUM PERUM POS DAN GIRO
Google
243. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1984 tentang Tentang PENGALIHAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN MODAL NEGARA RI DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
Google
244. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1984 tentang Tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA DISTRIBUSI DAN PENGOLAHAN KAYU
Google
245. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1984 tentang Tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
Google
246. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1984 tentang Tentang LT BUMN GTPERUSAHAAN UMUM PERUM PENGERUKAN
Google
247. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1985 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SANG HYANG SERI
Google
248. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1985 tentang TENTANG UMUM (PERUM) PELABUHAN I
Google
249. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1985 tentang TENTANG PENARIKAN KEMBALI SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA YANG TERTANAM DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA
Google
250. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1985 tentang TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1983 TENTANG PEMBINAAN KEPELABUHANAN
Google
251. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1985 tentang TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA
Google
252. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1985 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN IV
Google
253. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1983 tentang TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI LOGAM
Google
254. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1983 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN II
Google
255. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1983 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN IV
Google
256. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1983 tentang TENTANG PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN I
Google
257. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1982 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
Google
258. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1981 tentang Tentang LT PERUM GTPERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
Google
259. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1981 tentang Tentang IURAN PEMBAYARAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN
Google
260. Pasal -

---		 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1981 tentang Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
Google
261. Pasal 2 ayat 2

---		 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1988 tentang Tentang PENGALIHAN BENTUK PUSAT PRODUKSI FILM NEGARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA
Google
262. Pasal 2 ayat 2

---		 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1988 tentang Tentang LT BUMN GTPENGALIHAN BENTUK PUSAT PRODUKSI FILM NEGARA MENJADI PERUSAHAAN UMUM PERUM PRODUKSI FILM NEGARA
Google
263. Pasal 2 ayat 3

---		 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1983 tentang TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERGUDANGAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
Google
264. Pasal 3 ayat 3

Cara-cara penyertaan dan penata-usahaan pemilikan Negara atas PERSERO akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		 -
Google		 Belum Ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs jdihn.go.id, sipuu.setkab.go.id, jdih.setneg.go.id, dan peraturan.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 Pukul 10.00 WIB
265. Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah		 -
Google		 Belum Ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs jdihn.go.id, sipuu.setkab.go.id, jdih.setneg.go.id, dan peraturan.go.id yang diakses pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 Pukul 10.15 WIB