NO | PERUBAHAN PASAL DI UU YANG JADI RUJUKAN PERLAKNYA | PASAL UU TERKAIT YANG DIUBAH | PP YANG MENGATUR LEBIH LANJUT PERUBAHANNYA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1. | Pasal - --- |
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2015 tentang TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI |
||
2. | Pasal - --- |
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2009 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006
TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI |
||
3. | Pasal - --- |
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI |
||
4. | Pasal - - |
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN
KEDUA
ATAS
PERATURAN
PEMERINTAH
NOMOR
63 TAHUN
ZOOS
TBNTENG SISTEM
MANAJEMEN SUMBER
DAYA
MANUSIA
KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI |
- | |
5. | Pasal 54 ayat 3 Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden. |
Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2004 tentang Keppres No. 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peng-adilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |
- |