No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.	V	-	Pasal 11 ayat (2)	Kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional	-	-
2.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.	V	-	Pasal 12 ayat (1)	Presiden membentuk Dewan Energi Nasional	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional.	-	-
3.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.	V	-	Pasal 13 ayat (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaringan calon anggota Dewan Energi Nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan energi nasional dan tatacara penyaringan calon anggota dewan energi nasional.	-	-
4.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.	V	-	Pasal 16 ayat (3)	Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Energi Nasional.	Keputusan Presiden	Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.	-	-
5.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.	V	-	Pasal 17 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional	-	-
6.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.	V	-	Pasal 22 ayat (1)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional	-	PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengatur substansi Pasal 22 namun konsiderans PP tidak mencantumkan Pasal 22 ayat (1)
7.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.	V	-	Pasal 22 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional	-	PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengatur substansi Pasal 22 namun konsiderans PP tidak mencantumkan Pasal 22 ayat (2)
8.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.	V	-	Pasal 23 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa energi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.esdm.go.id/?page=peraturan&act=search dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 Pukul 09.30 WIB
9.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.	V	-	Pasal 24 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengusahaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi	-	PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi mengatur substansi Pasal 24 ayat (2) namun konsiderans PP tidak mencantumkan Pasal 24 ayat (2)
10.	Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.	V	-	Pasal 25 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi energi serta pemberian kemudahan, insentif, dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur denganPeraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi.	-	-