No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 5 ayat (-)	Hak berorganisasi bagi mahasiswa, pegawai dan pengajar dalam lingkungan Perguruan Tinggi diakui dan pelaksanaannya dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Organisasi Sekolah Tinggi dan Akademi	-	-
2.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 7 ayat (9)	Penyelenggaraan fakultas ilmu agama diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri	-	-
3.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 9 ayat (3)	Pelaksanaan Ayat (2) sub a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	-	-	-
4.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 9 ayat (1)	Tingkat-tingkat pelajaran pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	-
5.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 9 ayat (4)	Susunan mata pelajaran, penyelenggaraan studium henerale dan ujian pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.	Peraturan Menteri	-	-	-
6.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 10 ayat (4)	Sebutan, pemakaian, penyeragaman dan perlindungan gelar-gelar yang termaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya	Peraturan Pemerintah	-	-	-
7.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 11 ayat (7)	Pemakaian sebutan profesor diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.	Peraturan Pemerintah	-	-	-
8.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 16 ayat (4)	Dana dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan usaha penelitian pada perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	-
9.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 17 ayat (5)	Syarat-syarat pendaftaran dan penerimaan dan segala sesuatu yang timbul daripada ini diatur dengan Peraturan Menteri.	Peraturan Menteri	-	-	-
10.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 17 ayat (6)	Kepindahan mahasiswa dari satu Perguruan Tinggi ke-Perguruan Tinggi lain atau kepindahan antar fakultas baik yang sejenis ataupun tidak, diatur dengan Peraturan Menteri.	Peraturan Menteri	-	-	-
11.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 17 ayat (3)	Yang dapat menjadi mahasiswa ialah seseorang yang berijazah Sekolah Menengah tingkat Atas, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri.	Peraturan Menteri	-	-	-
12.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 17 ayat (4)	Syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa dengan menempuh koloqium doktum diatur dengan Peraturan Menteri.	Peraturan Menteri	-	-	-
13.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 17 ayat (2)	Kedudukan pendengar pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri	Peraturan Menteri	-	-	-
14.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 20 ayat (1)	Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pengajar Perguruan Tinggi Negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	-	-	-
15.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. .	-	-	Pasal 21 ayat (1)	Hal-hal lain mengenai Presiden Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi/Akademi dan Senat diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	-	-	-