No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. .	-	-	Pasal 4 ayat (4)	Tiada seorag juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara- cara yang diatur dengan Undang-undang.	UU	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	-	-
2.	Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. .	-	-	Pasal 6 ayat (3)	Cara-cara untuk mendapatkan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dengan Undang-undang.	UU	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	-	-
3.	Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. .	-	-	Pasal 8 ayat (2)	Untuk memperlancar jalannya peradilan, dan untuk daerah-daerah tertentu juga untuk jangka waktu tertentu, dapat diadakan ketentuan lain yang diatur dengan Undang-undang.	UU	UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung	-	-
4.	Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. .	-	-	Pasal 8 ayat (4)	Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara di luar hadirnya tertuduh menurut ketentuan yang diatur dengan Undang- undang.	UU	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	-	-
5.	Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. .	-	-	Pasal 24 ayat (0)	Pelaksanaan putusan Pengadilan diatur dengan Undang-undang.	UU	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	-	-
6.	Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. .	-	-	Pasal 26 ayat (0)	Hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum diatur dengan Undang-undang.	UU	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	-	-