No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 7 ayat (2)	Dengan Peraturan Pemerintah diatur hubungan antara gerakan koperasi dengan Pemerintah, Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah dan Swasta bukan koperasi	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
2.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 20 ayat (5)	Berdasarkan pertimbangan dari Gerakan Koperasi Indonesia, Menteri dapat mengatur penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
3.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 21 ayat (2)	Penentuan daerah kerja untuk masing-masing tingkat koperasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal ini dan pasal 20 serta yang tidak didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintah diatur oleh Menteri	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
4.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 23 ayat (4)	Hal-hal mengenai penyelenggaraan MUNASKOP diatur oleh Menteri	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
5.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 24 ayat (4)	Pembentukan badan termaksud dalam ayat (1) pasal ini serta penentuan garis-garis besar susunan organisasi serta perincian tugasnya diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia	Keputusan Presiden	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
6.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 25 ayat (2)	Syarat-syarat pembukuan, buku daftar anggauta, buku daftar pengurus dan buku daftar badan pemeriksa diatur oleh Menteri	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
7.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 27 ayat (2)	Hal-hal lebih lanjut mengenai ketentuan dan pelaksanaan tentang perusahaan koperasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
8.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 29 ayat (2)	Pungutan dana pembangunan koperasi dan dana masyarakat diatur dengan peraturan Menteri	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
9.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 29 ayat (3)	Ketentuan mengenai zakat bagi koperasi diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Agama	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
10.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 30 ayat (-)	Iuran Negara yang disumbangkan melalui koperasi termaksud dalam ayat (2) pasal 28 dan ayat (1) pasal 29 diatur oleh Menteri yang diserahi iuran Negara bersama-sama dengan Menteri, dengan mengingat ketentuan pasal 2, 3, 4, 6, 27, 28 dan 29	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
11.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 31 ayat (3)	Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan peraturan Menteri	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
12.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 34 ayat (2)	Pelaksanaan dan penyimpanan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri bersama-sama Menteri Bank Sentral	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
13.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 38 ayat (-)	Hal-hal lebih lanjut mengenai tanggungan diatur dengan Peraturan Menteri	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
14.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 56 ayat (5)	Sanksi-sanksi administratip diatur oleh Menteri	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB
15.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian .	-	-	Pasal 58 ayat (3)	Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan-peraturan pelaksanaan dan berwenang mengatur hal-hal yang belum ditetapkan dalam Undang-undang ini	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdihn.bphn.go.id dan http://www.depkop.go.id yang diakses pada tanggal 27 Desember 2019 Pukul 09.49 WIB