No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers..	-	-	Pasal 6 ayat (3)	Syarat-syarat organisasi pers yang dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam dewan Pers, jumlah anggota dan syarat-syarat keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2.	Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers..	-	-	Pasal 6 ayat (5)	Keanggotaan dalam Dewan Pers disahkan dengan Peraturan Pemerintah.	Keputusan Presiden	Keputusan Presiden No. 195 Tahun 1967 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pers	-	-
3.	Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers..	-	-	Pasal 7 ayat (3)	Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Dewan Pers, cara-cara bekerjanya, cara-cara penggantian lowongan dalam Dewan Pers dan sebagainya ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers	-	PP No. 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers mencabut PP No. 5 Tahun 1967 tentang Dewan Pers.
4.	Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers..	-	-	Pasal 9 ayat (3)	Hal-hal yang menyangkut persoalan kantor berita diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
5.	Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers..	-	-	Pasal 14 ayat (5)	Syarat-syarat lain untuk menjadi Pemimpin Umum, pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan diatur oleh Pemerintah bersamasama dengan Dewan Pers.	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
6.	Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers..	-	-	Pasal 16 ayat (2)	Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Wartawan ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.	Peraturan Menteri Penerangan	Peraturan Menteri Penerangan No. 2 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Wartawan.	-	-
7.	Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers..	-	-	Pasal 17 ayat (4)	Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pers asing di Indonesia diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
8.	Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers..	-	-	Pasal 18 ayat (2)	Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan asing diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.