No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 35 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab. go.id/, http://peraturan.go. id/peraturan/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta, yang diakses pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Pukul 06.45 WIB.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 38 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setkab. go.id/, https://peraturan.go.id/peraturan/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta, yang diakses pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Pukul 07.00 WIB.

Terdapat program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016, berupa RPP tentang Hak yang Dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional.
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 44 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya - -
4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 53 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab. go.id/, http://peraturan.go. id/ peraturan/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta, yang diakses pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Pukul 07.25 WIB.

Terdapat program Penyusunan PP Tahun 2018 berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2018, berupa RPP tentang Sarana Produksi dan/atau Penyimpanan Data Berbasis Teknologi Informasi.
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 56 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14/2015, 26 Tahun 2015 tentang Pelakanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Penggunaan Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik - -
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 73 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait - -
7. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 75 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait - -
8. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 77 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait - -
9. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 79 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait - -
10. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 83 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual - -
11. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 86 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta, yang diakses pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Pukul 08.25 WIB.
12. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 87 ayat (-) (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial. (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti dan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik - Peraturan pemerintah ini sejatinya tidak diamanatkan untuk ditetapkan. Namun dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional sebagaimana diatur melalui peraturan pemerintah ini.
13. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 89 ayat (-) (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti dan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik - Peraturan pemerintah ini sejatinya tidak diamanatkan untuk ditetapkan. Namun dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional sebagaimana diatur melalui peraturan pemerintah ini.
14. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 90 ayat (-) Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit I (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui I (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti dan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik - Peraturan pemerintah ini sejatinya tidak diamanatkan untuk ditetapkan. Namun dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89, dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional sebagaimana diatur melalui peraturan pemerintah ini.
15. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. V - Pasal 93 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan HAM Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif - -