No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 11 ayat (-)	Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Konservasi Tanah dan Air sebgaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://peraturan.go.id/search/cari.html/?keyword perencanaan%20konservasi%20tanah%20dan%20air dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 pukul 08.22 Wib.
2.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 26 ayat (-)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg. go.id/ dan https://sipuu.setkab. go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.25 Wib.
3.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 30 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut tentang Ambang Batas Kekritisan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg. go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.30 Wib.
4.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 34 ayat (0)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg. go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.31 Wib.
5.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 38 ayat (0)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg. go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.35 Wib.
6.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 44 ayat (0)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg. go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.38 Wib.
7.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 45 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kegiatan dan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg. go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.37 Wib.
8.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 46 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.39 Wib.
9.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 49 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.40 Wib
10.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 51 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg. go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.42 Wib.
11.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 56 ayat (3)	Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.43 Wib
12.	Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.	V	-	Pasal 58 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditemukan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada 1 November 2021 Pukul 08.45 Wib.