No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	V	-	Pasal 11 ayat (-)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029	-	Dilaksanakan dengan 2 peraturan presiden, yakni melalui Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
2.	Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	V	-	Pasal 14 ayat (-)	Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara	-	Meskipun Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, namun ditemukan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang mengatur materi muatan Pasal ini.
3.	Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	V	-	Pasal 16 ayat (-)	Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029	-	Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, namun ditemukan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang mengatur materi pasal ini.
4.	Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	V	-	Pasal 25 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan fungsional antara Menteri dan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara	-	Ketentuan pasal ini telah diubah dengan UU Nomor 61/2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara