No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.	V	-	Pasal I ayat (-)	Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.	Peraturan Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi	-	-
2.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.	V	-	Pasal I ayat (-)	Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 ayat (1) : Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).	Peraturan Mahkamah Agung	-	-	Perlak yang diamanatkan ketentuan pasal ini adalah peraturan dari masing-masing lembaga, yaitu MA, DPR, dan Presiden. Perlak tersebut Belum Ditetapkan, berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ , https://jdih.mkri.id/cari_peraturanperundangan.php, https://jdih.mahkamahagung.go.id/, dan http://www.dpr.go.id/jdih/, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 3 November 2023 Pukul 14.34 WIB.
3.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.	V	-	Pasal I ayat (-)	Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 27A diubah, huruf d dan huruf e ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 27A dihapus sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut: Pasal 27A ayat (7) : Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.	Peraturan Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	-	-