No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	V	-	Pasal 4 ayat (5)	Ketentuan mengeni tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi	-	Mencabut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK
2.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	V	-	Pasal 8 ayat (-)	Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	-	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Perpres 49/2012) mencabut Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Perpres 49/2012 sendiri telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
3.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	V	-	Pasal 23 ayat (5)	Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	-	Mencabut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
4.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	V	-	Pasal 27 ayat (-)	Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi	-	-
5.	Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	V	-	Pasal 40 ayat (3)	Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan. Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi	Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi	-	Mencabut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi