No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	V	-	Pasal 7 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan	-	-
2.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	V	-	Pasal 15 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	-	-
3.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	V	-	Pasal 18 ayat (-)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	-	-
4.	Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	V	-	Pasal 19 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	-	Berdasarkan penelusuran yang diakses pada Senin, 6 Maret 2022, pukul 11.38, berikut beberapa Peraturan Daerah : 1. Hasil penelusuran pada situs http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file20170929082500perda_7_th_2014.pdf, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin 2. Hasil penelusuran pada situs https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perprop_24.pdf, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin 3. Hasil penelusuran pada situs https://jdih.palembang.go.id/?nmodul=dokumen&filedok=1348, terdapat Peraturan Daerah Kota Palembang No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 4. Hasil penelusuran pada situs https://jdih.kotabogor.go.id/, terdapat Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 5. Hasil penelusuran pada situs https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/14708/perda-kab-buton-utara-no-4-tahun-2015, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara No. 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraaan Bantuan Hukum 6. Hasil penelusuran pada situs https://jdih.kulonprogokab.go.id/peraturan/files/signed/produk_hukum_2182.pdf, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraaan Bantuan Hukum