No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	V	-	Pasal 15 ayat (-)	Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun	-	-
2.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	V	-	Pasal 21 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun	-	-
3.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	V	-	Pasal 25 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban	-	-
4.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	V	-	Pasal 71 ayat (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak	-	-
5.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	V	-	Pasal 82 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak	-	-
6.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	V	-	Pasal 90 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi	-	-
7.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	V	-	Pasal 92 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak	-	-
8.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	V	-	Pasal 94 ayat (4)	-	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak	-	-
9.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	V	-	Pasal 105 ayat (1)	Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini: e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan	Peraturan Menteri Hukum dan HAM	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara	-	Substansi Pasal ini mengamanatkan kepada K/L terkait (kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum) membangun LPKA dan LPAS di provinsi, dan tidak mengamanatkan peraturan pelaksana. Namun demikian, berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://peraturan.go.id/peraturan/index-permen.html, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 Pukul 09.45 WIB, telah terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur organisasi dan tata kerja LPAS.