No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.	-	-	Pasal 13 ayat (7)	Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI No. 04 Tahun 2014 tentang Peraturan Kepala PPATK No. PER-04/1.02/PPATK/03/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan	-	Pasal 13 ayat (7) mengamanatkan dibentuknya Keputusan Kepala PPATK tetapi yang dibentuk Peraturan Kepala PPATK
2.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.	-	-	Pasal 20 ayat (4)	Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Keputusan Presiden	Keputusan Presiden	Keputusan Presiden No. 881 Tahun 2003 tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PPATK	-	0
3.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.	-	-	Pasal 27 ayat (4)	Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden	Keputusan Presiden	Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2003 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK	-	0
4.	Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.	-	-	Pasal 40 ayat (2)	---	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	-