No |
Judul Undang-Undang |
Status Undang-Undang |
Pasal |
Bentuk Peraturan PUU |
Status Peraturan Pelaksana |
Keterangan |
Berlaku |
Tidak Berlaku |
Yang Mengamanatkan |
Bunyi Pasal |
Sudah Terbit |
Belum Terbit |
1. |
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
V |
- |
Pasal - ayat (-) |
--- |
Peraturan Pemerintah |
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2015 tentang TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI |
- |
|
2. |
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
V |
- |
Pasal - ayat (-) |
--- |
Peraturan Pemerintah |
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2009 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006
TENTANG HAK KEUANGAN, KEDUDUKAN PROTOKOL, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI |
- |
|
3. |
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
V |
- |
Pasal - ayat (-) |
--- |
Peraturan Pemerintah |
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI |
- |
|
4. |
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
V |
- |
Pasal - ayat (-) |
- |
Peraturan Pemerintah |
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN
KEDUA
ATAS
PERATURAN
PEMERINTAH
NOMOR
63 TAHUN
ZOOS
TBNTENG SISTEM
MANAJEMEN SUMBER
DAYA
MANUSIA
KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI |
- |
- |
5. |
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
V |
- |
Pasal 54 ayat (3) |
Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden. |
Keputusan Presiden |
Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2004 tentang Keppres No. 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peng-adilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |
- |
- |