No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	V	-	Pasal 6 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri	Peraturan Menteri	-	-	Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://bphn.go.id/ dan http://jdih.menlhk.co.id/index.php/permenlhk/search/ pada, 16 November 26 Desember 2022 Pukul 10.25 Wib
2.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	V	-	Pasal 11 ayat (5)	Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ pada, 26 Desember 2022 Pukul 10.28 Wib.
3.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	V	-	Pasal 18 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan	-	Pasal ini diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	V	-	Pasal 48 ayat (0)	Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.	Peraturan Menteri	-	-	-
5.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	V	-	Pasal 55 ayat (6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga diatur dalam Peraturan Presiden.	Peraturan Presiden	-	-	Belum ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ pada 26 Desember 2022 Pukul 10.30 Wib.
6.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	V	-	Pasal 56 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.	Peraturan Presiden	-	-	Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ pada 26 Desember 2022 Pukul 10.34 Wib
7.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	V	-	Pasal 61 ayat (-)	Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara: a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan; d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;	Peraturan Menteri	-	-	Pasal 61 tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana, namun terbit Peraturan Menteri yang berdasar pada Pasal 61 huruf a dan d
8.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	V	-	Pasal 110 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutuan	-	Pasal ini merupakan tambahan diantara Pasal 110 dan Pasal 111
9.	Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	V	-	Pasal 110 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutuan	-	Pasal ini merupakan tambahan diantara Pasal 110 dan Pasal 111