No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 10 ayat (-)	Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional	-	-
2.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 12 ayat (2)	Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional	-	-
3.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 13 ayat (2)	Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial	-	-
4.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 14 ayat (3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	-	-
5.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 17 ayat (6)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	-	-
6.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 21 ayat (4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	-	-
7.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 22 ayat (3)	Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	-	-
8.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 23 ayat (5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	-	-
9.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 26 ayat (0)	Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	-	-
10.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 27 ayat (5)	Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	-	-
11.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 28 ayat (2)	Tambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	-	-
12.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 33 ayat (0)	Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian	-	-
13.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 34 ayat (4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian	-	-
14.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 36 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran proporsi iuran yang ditempatkan pada akun utama dan akun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	-	-	Belum ditetapkan
15.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 37 ayat (5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	-	-
16.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 38 ayat (3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	-	-
17.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 41 ayat (8)	Ketentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	-	-
18.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 42 ayat (2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun	-	-
19.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 45 ayat (3)	Ketentuan mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian	-	-
20.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 46 ayat (4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian	-	-
21.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 46E ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	-	Ketentuan ini ditambahkan melalui UU 4/2023
22.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 46A ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	-	Ketentuan ini ditambahkan melalui UU 4/2023
23.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 46D ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	-	Ketentuan ini ditambahkan melalui UU 4/2023
24.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 47 ayat (2)	Tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-
25.	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	V	-	Pasal 50 ayat (2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-