No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	V	-	Pasal 25 ayat (-)	Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Kepala Kepolisian RI	Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum	-	-
2.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	V	-	Pasal 37 ayat (1)	Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Presiden	Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	-	-
3.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	V	-	Pasal 79 ayat (3)	Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	Tindak lanjut dari substansi pasal
4.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	V	-	Pasal 80 ayat (2)	Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	Tindak lanjut dari substansi pasal
5.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	V	-	Pasal 81 ayat (5)	Kedudukan, tugas dan tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden	Keputusan Presiden	Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	-
6.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	V	-	Pasal 86 ayat (-)	Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	Tindak lanjut dari substansi pasal
7.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	V	-	Pasal 88 ayat (-)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	Tindak lanjut dari substansi pasal
8.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	V	-	Pasal 91 ayat (2)	Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	Tindak lanjut dari substansi pasal
9.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	V	-	Pasal 99 ayat (-)	Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	Tindak lanjut dari substansi pasal
10.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	V	-	Pasal 104 ayat (2)	Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.	UU	UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	-	-