| No | Judul Undang-Undang | Status Undang-Undang | Pasal | Bentuk Peraturan PUU | Status Peraturan Pelaksana | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlaku | Tidak Berlaku | Yang Mengamanatkan | Bunyi Pasal | Sudah Terbit | Belum Terbit | ||||
| 1. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal - ayat (-) | --- | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2003 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG | - | - |
| 2. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 9 ayat (-) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN | - | Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan. |
| 3. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 12 ayat (-) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 4. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 15 ayat (-) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 5. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 19 ayat (-) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 6. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 20 ayat (5) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 7. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 23 ayat (-) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 8. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 29 ayat (-) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 9. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 35 ayat (-) | Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan | - | - |
| 10. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 40 ayat (-) | Ketentuan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 11. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 44 ayat (-) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 12. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 50 ayat (-) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 13. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 53 ayat (5) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2--4 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 14. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 54 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan | - | - |
| 15. | Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. | - | - | Pasal 60 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan | - | - |