| No | Judul Undang-Undang | Status Undang-Undang | Pasal | Bentuk Peraturan PUU | Status Peraturan Pelaksana | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlaku | Tidak Berlaku | Yang Mengamanatkan | Bunyi Pasal | Sudah Terbit | Belum Terbit | ||||
| 1. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 10 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | --- |
| 2. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 11 ayat (4) | Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 3. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 13 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 4. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 14 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 5. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 16 ayat (4) | Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. | - | --- |
| 6. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 18 ayat (4) | Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. | - | - |
| 7. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 19 ayat (3) | Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 8. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 21 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 9. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 22 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 10. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 25 ayat (2) | penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 11. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 26 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 12. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 28 ayat (5) | Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 13. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 29 ayat (5) | Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 14. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 35 ayat (3) | Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 15. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 37 ayat (5) | Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 16. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 40 ayat (3) | Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017 | - | - |
| 17. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 47 ayat (3) | Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi seba-gaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | --- |
| 18. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 51 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |
| 19. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 53 ayat (4) | Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |
| 20. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 55 ayat (4) | Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |
| 21. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 56 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |
| 22. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 57 ayat (3) | Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |
| 23. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 61 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |
| 24. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 62 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |
| 25. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 63 ayat (2) | Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |
| 26. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 64 ayat (2) | Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |
| 27. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 74 ayat (5) | Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |
| 28. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. | V | - | Pasal 76 ayat (3) | Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang tentang Dosen | - | - |