No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	V	-	Pasal 2 ayat (3)	Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan undang-undang	UU	UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	-	- UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.49 Tahun 2009 - UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 - UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 - UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
2.	Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	V	-	Pasal 14 ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung	Peraturan Mahkamah Agung	-	-	Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go. id/perpres.html, https://jdih.setneg. go.id/, http://sipuu.setkab. go.id/, yang diakses pada Rabu, 15 November 2023 Pukul 09.00 WIB.
3.	Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	V	-	Pasal 35 ayat (-)	Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang	UU	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	-	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020
4.	Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.	V	-	Pasal 48 ayat (2)	Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung	-	-