No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal - ayat (-)	---	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2004 tentang TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Pnbp Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman	-
2.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal - ayat (-)	---	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2005 tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN	-
3.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal - ayat (-)	---	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2005 tentang TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN	-
4.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal - ayat (-)	---	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Tentang VISA, IZIN, MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN	-
5.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal - ayat (-)	---	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN	-
6.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal 5 ayat (-)	(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	Keputusan Menteri Hukum dan HAM	-	-	-
7.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal 7 ayat (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Visa diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian	-	-
8.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal 17 ayat (-)	Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena: f. alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan	-	-
9.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal 23 ayat (-)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan	-	-
10.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal 28 ayat (-)	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau penolakan izin keimigrasian serta hal-hal lain yang berkenaan dengan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian	-	-
11.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal 37 ayat (-)	Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau perncabutan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia	-	-
12.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	-	-	Pasal 46 ayat (-)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian	-	-