| No | Judul Undang-Undang | Status Undang-Undang | Pasal | Bentuk Peraturan PUU | Status Peraturan Pelaksana | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlaku | Tidak Berlaku | Yang Mengamanatkan | Bunyi Pasal | Sudah Terbit | Belum Terbit | ||||
| 1. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal - ayat (-) | --- | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL | - | - |
| 2. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal - ayat (-) | --- | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang TENTANG P E R K A P A L A N | - | |
| 3. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal - ayat (-) | --- | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 4. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal - ayat (-) | --- | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang TENTANG K E P E L A U T A N | - | |
| 5. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal - ayat (-) | --- | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan | - | - |
| 6. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal - ayat (-) | --- | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian | - | - |
| 7. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal - ayat (-) | --- | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 8. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 5 ayat (3) | Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan | - | - |
| 9. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 8 ayat (-) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian | - | - |
| 10. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 9 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian | - | - |
| 11. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 10 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian | - | - |
| 12. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 13 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian | - | - |
| 13. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 15 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian | - | - |
| 14. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 16 ayat (4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian | - | - |
| 15. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 17 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian | - | - |
| 16. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 18 ayat (5) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian | - | - |
| 17. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 19 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian | - | - |
| 18. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 21 ayat (4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 19. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 23 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 20. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 24 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pcmerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Kepelabuhan | - | - |
| 21. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 25 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 22. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 26 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 23. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 27 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 24. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 28 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 25. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 29 ayat (4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 26. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 31 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 27. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 32 ayat (-) | Ketentuan mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif jasa pelabuhan yang diberikan di pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan | - | - |
| 28. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 33 ayat (4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 61 tahun 2009 Tentang Kepelabuhan | - | - |
| 29. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 35 ayat (5) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 30. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 36 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 31. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 38 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 32. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 39 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Pcraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 33. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 40 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 34. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 42 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 35. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 44 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 36. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 45 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 37. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 46 ayat (6) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 38. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 49 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 39. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 50 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 40. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 51 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 41. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 55 ayat (5) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 42. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 56 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 43. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 60 ayat (4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 44. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 61 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 45. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 62 ayat (4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 46. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 65 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 47. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 66 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 48. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 67 ayat (4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 49. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 68 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan | - | - |
| 50. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 69 ayat (4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lcbih lanjut dengan Pcraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan | - | - |
| 51. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 70 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 52. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 71 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 53. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 72 ayat (-) | Ketentuan mcngenai jenis dan struktur tarif usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 54. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 74 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 55. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 76 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 56. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 77 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 57. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 78 ayat (3) | Pembinaan dan pengembangan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 58. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 80 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 59. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 81 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 60. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 83 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 61. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 84 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 62. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 86 ayat (4) | Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 63. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 87 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dcngan Peraturan Pcmerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan | - | - |
| 64. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 89 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal | - | - |
| 65. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 93 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal | - | - |
| 66. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 94 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal | - | - |
| 67. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 97 ayat (2) | Pemerintah menetapkan tata cara perlindungan terhadap pelaut Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan | - | PP No. 7 Tahun 2000 mengatur substansi Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2). |
| 68. | Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. | - | - | Pasal 98 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan | - | - |