No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
No	Judul Undang-Undang	Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal	Bentuk Peraturan PUU	Sudah Terbit	Belum Terbit	Keterangan
1.	Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta..	-	-	Pasal 15 ayat (2)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan olch Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan	-	PP No. 1 Tahun 1989 mengatur subtansi Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3)
2.	Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta..	-	-	Pasal 15 ayat (3)	Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan	-	PP No. 1 Tahun 1989 mengatur subtansi Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3)
3.	Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta..	-	-	Pasal 48 ayat (-)	Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan: (1) Negara-nya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau	Keputusan Presiden	Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Rekaman Suara Antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa	-	Kepres No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Rekaman Suara Antara Republik Indonesia dan Masyarakat Eropa mengatur substansi Pasal 48 huruf c (1) meskipun Pasal 48 huruf c (1) tidak mengamanatkan Kepres.