| No | Judul Undang-Undang | Status Undang-Undang | Pasal | Bentuk Peraturan PUU | Status Peraturan Pelaksana | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlaku | Tidak Berlaku | Yang Mengamanatkan | Bunyi Pasal | Sudah Terbit | Belum Terbit | ||||
| 1. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 7 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997 | - | - |
| 2. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 9 ayat (2) | Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana di-maksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997 | - | - |
| 3. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 10 ayat (2) | Persyaratan-persyaratan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri. | Peraturan Menteri | - | - | Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| 4. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 11 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. | Peraturan Panglima TNI | - | - | Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| 5. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 16 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997 | - | - |
| 6. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 17 ayat (4) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997 | - | - |
| 7. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 19 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. | Peraturan Panglima TNI | - | - | Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| 8. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 20 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. | Peraturan Panglima TNI | - | - | Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| 9. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 21 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997 | - | - |
| 10. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 23 ayat (2) | Jabatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. | Peraturan Panglima TNI | - | - | Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| 11. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 27 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah PP No. 32 Tahun 1997 | - | - |
| 12. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 28 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panglima. | Peraturan Panglima TNI | - | - | Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| 13. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 32 ayat (5) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Panglima. | Peraturan Panglima TNI | - | - | Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| 14. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 36 ayat (2) | Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. | Peraturan Panglima TNI | - | - | Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| 15. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 37 ayat (2) | Pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima. | Peraturan Panglima TNI | - | - | Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| 16. | Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.. | - | - | Pasal 38 ayat (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Panglima. | Peraturan Panglima TNI | - | - | Belum Ditetapkan : Undang-Undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |