No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
		Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal		Sudah Terbit	Belum Terbit
1.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	V	-	Pasal 11 ayat (2)	Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	-	-
2.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	V	-	Pasal 12 ayat (-)	Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	-	-
3.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	V	-	Pasal 16 ayat (2)	Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	-	-
4.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	V	-	Pasal 39 ayat (3)	Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	-	-
5.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	V	-	Pasal 40 ayat (2)	Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	-	-
6.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	V	-	Pasal 43 ayat (2)	Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	-	-
7.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	V	-	Pasal 58 ayat (-)	Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.	UU	UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	-	-
8.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..	V	-	Pasal 67 ayat (2)	Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	-	-